Mesin Raksasa untuk yang Berkuasa

TIGA tahun lalu, saat tampil dalam acara “Mata Najwa”, Prabowo Subianto mengemukakan sesuatu yang, kalau disimak dengan kepala dingin, seharusnya membuat kita mendengar tanda bahaya.

“Banyak pabrik saya, aset saya, yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena tidak berkuasa selama 20 tahun,” katanya.

Kalimat itu sederhana. Tapi, terlepas dari konteksnya ketika diucapkan, di situ terkandung persoalan besar: sangkut paut antara kekuasaan politik, akses terhadap modal, dan kepemilikan aset. Seharusnya hal ini membunyikan alarm.

Toh, 58 persen pemilih menutup telinga dan mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan. Mereka mungkin menganggap kata-katanya hanya “curhat colongan” seorang pengusaha–yang kala itu adalah menteri pertahanan–yang terlalu lama berada di luar kekuasaan.

Kini, bukan hanya Prabowo telah berkuasa. Negara berumur 81 tahun yang dipimpinnya ini pun sedang bergerak kian jauh ke dalam urusan ekonomi: menguasai aset, mengarahkan investasi, mengatur pangan dan energi, membangun kawasan produksi, mengembangkan industri penghiliran, mengonsolidasikan badan usaha milik negara, hingga mengatur bagaimana uang dan barang berputar di desa.

Semuanya diberi nama yang terdengar gagah: kemandirian, swasembada, hilirisasi, ekonomi kerakyatan, bahkan kapitalisme negara.

Negara tentu saja boleh campur tangan dalam perekonomian. Negara yang serius mau membangun ekonominya bahkan harus mengintervensi. Yang menjadi pertanyaan: untuk siapa kekuasaan ekonomi negara itu digunakan?

Di situlah cerita tentang China menjadi penting. Ya, China, negara yang kini telah menempati posisi sebagai kompetitor serius bagi raksasa ekonomi dunia yang oleh sejumlah pengamat justru dinilai sedang dalam lintasan kemerosotan, Amerika Serikat.

Prabowo beberapa kali menjadikan China sebagai rujukan keberhasilan pembangunan. Bukan sesuatu yang salah, tentu saja; belajar dari negara lain merupakan hal baik. Yang keliru di sini adalah mengira resep keberhasilan negara itu cukup diringkas menjadi satu kalimat: negara kuat adalah negara yang mengendalikan ekonominya.

China tidak persis begitu. China tidak menjadi kekuatan ekonomi dunia hanya karena negaranya kuat.

Sejak reformasi pada 1978, China justru melakukan serangkaian perubahan yang sangat pragmatis. Ia membuka diri terhadap perdagangan dan investasi global, menciptakan kawasan ekonomi khusus, mereformasi pertanian, memberi ruang bagi perusahaan swasta dan usaha lokal, bereksperimen dengan kebijakan di berbagai daerah, membangun infrastruktur berskala raksasa, dan secara bertahap mengembangkan kapasitas industri serta teknologi.

Semua itu dijalankan tanpa mengurangi besarnya peran negara. Yang membedakan dengan era sebelumnya adalah wujud peran ini bukan sekadar menjadi pemilik atau pemberi proyek, melainkan juga membangun kemampuan produksi.

Bersamaan dengan itu, investasi dalam fondasi sosial digencarkan, di bidang pendidikan, kesehatan, layanan dasar, serta penurunan tingkat kemiskinan. Bisa dibilang, China tidak semata-mata memperbesar tangan negara. China mengubah apa yang dilakukan dengan tangan itu.

Bandingkan dengan arah yang sedang dituju pemerintahan Indonesia saat ini. Ada proyek-proyek lumbung pangan (food estate) dan pangan skala besar atas nama swasembada. Ada bioenergi, termasuk mandatori B50, yang dipromosikan sebagai jalan menuju kedaulatan energi. Ada makan bergizi gratis yang sekaligus hendak menjadi program sosial dan mesin perputaran ekonomi. Ada koperasi desa/kelurahan merah putih yang diposisikan sebagai pusat ekonomi desa. Ada Danantara yang mengonsolidasikan aset-aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjadi mesin investasi dan industrialisasi.

Di atas kertas, semuanya terlihat indah; semua tampak masuk akal. Siapa yang tak ingin Indonesia berdaulat atas pangan? Siapa yang menolak anak-anak memperoleh makanan bergizi, desa memiliki koperasi, energi tidak bergantung pada impor, dan kekayaan BUMN dikelola lebih produktif?

Persoalannya adalah siapa yang menguasai tanahnya, siapa yang memperoleh kontraknya, siapa yang menguasai rantai pasoknya? Siapa pula yang menerima pembiayaannya, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya?

Melihat perkembangan yang berlangsung sejauh ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tampak dengan sendirinya. Dan data tentang siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari ekonomi yang terus digenjot untuk tumbuh sejauh ini, tentang betapa ketimpangan berdasarkan kekayaan yang semakin ekstrem, memperlihatkan dengan jelas kita sebenarnya tidak sedang membangun untuk memakmurkan rakyat. Kita hanya sedang membangun mesin yang sangat besar–dengan uang publik, sumber daya alam, tanah rakyat, dan kekuasaan negara–untuk memastikan mereka yang sudah dekat dengan sumber kekayaan menjadi semakin dekat lagi.

Yang ironis, untuk mencapai “kemajuan” itu kita bahkan sebenarnya tak perlu belajar terlalu banyak dari China Hanya kekuasaanlah yang dibutuhkan. (*)