"Lungkrah"

PEKAN ini terasa berat.

Ada secercah harapan ketika nilai tukar rupiah mulai menguat. Ada sedikit optimisme saat IHSG perlahan bangkit dari keterpurukannya. Namun, pertanyaan segera muncul: apakah pemulihan itu sungguh-sungguh lahir dari perbaikan fundamental, atau sekadar efek jangka pendek dari kebijakan dan orkestrasi elite?

Pimpinan DPR mendorong bank BUMN melakukan buyback saham. Pasar merespons positif. Tentu kita berharap langkah itu dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan. Namun, publik juga berhak bertanya: jangan-jangan kebijakan itu justru membuka peluang keuntungan cepat bagi mereka yang memiliki akses informasi dan modal lebih dahulu. Ada famili dan keluarga elite politik yang menggunakan pasar saham untuk mendapat keuntungan cepat. Yang juga menarik berapa banyak dana keluar setelah aksi buyback dan membuat IHSG menguat sesaat.

Di saat yang sama, kehidupan sehari-hari justru terasa semakin menekan. Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan sekitar Rp4.000 per liter itu mungkin terlihat kecil di meja pengambil kebijakan. Namun, bagi masyarakat yang penghasilannya tidak ikut naik, tambahan biaya itu terasa nyata. Ekonomi semakin ngap-ngapan. Sejumlah warteg menjerit. Omzet drop sampai 40 persen.

Dari panggung hukum, kabar yang datang juga tidak memberi banyak harapan. Dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis yang sempat disebut Presiden sebagai tindakan terorisme yang harus diusut hingga ke pemberi perintah, peradilan militer menjatuhkan hukuman tiga tahun kepada pelaku. Jarak antara harapan publik dan hasil akhir proses hukum terasa begitu lebar.

Sementara korupsi di daerah terus terjadi. Tak ada kapok-kapoknya. Terakhir Bupati Muara Enim dicocok KPK. Sejak pelantikan pilkada serentak 2025 baru atau sudah 12 kepala daerah ditangkap KPK. Di level BGN, tiga petingginya “bancakan” proyek MBG. Di wilayah lain, wakil menteri ditangkap. Ia meraih miliaran dari jabatannya. Amat menyedihkan dan menjengkelkan situasi di negeri ini.

Sementara itu, Komite Reformasi Polri yang dibentuk dengan harapan menghadirkan pembenahan institusi, berakhir dengan proses revisi UU Polri yang bergerak singkat dan cepat. Usia pensiun diperpanjang. Ruang jabatan sipil kembali dibuka. Perdebatan publik yang semestinya luas terasa berlangsung terbatas. Kesepakatan elite ini tak jelas apa pentingnya bagi rakyat.

Saya membaca kembali esai Buya Ahmad Syafii Maarif di Kompas. Kerusakan bangsa ini sudah nyaris sempurna. Dan, pasar telah menjelma menjadi oposisi yang jujur.

Dalam situasi seperti itu, sulit menghindari satu perasaan: tak berdaya. Dalam bahasa Jawa, ada satu kata yang menggambarkan suasana batin semacam itu: lungkrah. Lungkrah bukan sekadar malas. Bukan pula menyerah. Lungkrah adalah keadaan ketika seseorang merasa tenaganya habis untuk berharap. Ia masih hidup, masih bekerja, masih menjalani rutinitas, tetapi perlahan kehilangan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dapat mengubah keadaan.

“Percuma.”

Mungkin itulah kalimat yang paling dekat dengan makna lungkrah.

Kamis pagi saya ditelepon seorang sahabat. Ia menyodorkan terminolog loneliness dari filsuf politik Hannah Arendt untuk menjelaskan situasi kebangsaan. Arendt pernah menulis tentang bahaya loneliness atau kesepian dalam kehidupan politik. Yang dimaksud Arendt bukan kesepian karena tidak memiliki teman. Kesepian yang ia maksud adalah ketercabutan manusia dari ruang publik; keadaan ketika seseorang tidak lagi merasa menjadi bagian dari dunia bersama.

Loneliness bukan hanya penyebab totalitarianisme, tetapi juga akibat dari totalitarianisme. Hubungannya bersifat timbal balik. Dalam The Origins of Totalitarianism (1951), Arendt menjelaskan bahwa rezim totaliter tumbuh di atas masyarakat yang sudah mengalami keterasingan, dan kesepian. Namun setelah berkuasa, rezim totaliter justru memperdalam kondisi itu.

Menurut Arendt, situasi paling berbahaya bukan ketika warga marah. Bukan ketika warga turun ke jalan. Melainkan ketika warga berhenti percaya bahwa keterlibatan mereka masih memiliki arti. Ketika itu terjadi, masyarakat tidak lagi menjadi warga negara. Mereka berubah menjadi penonton. Barangkali di sinilah titik temu antara konsep loneliness Arendt dan istilah Jawa lungkrah. Loneliness adalah keterasingan dari dunia bersama. Lungkrah adalah keterasingan yang sudah berubah menjadi kelelahan batin.

Orang yang lungkrah tidak lagi berdebat. Tidak lagi memprotes. Tidak lagi berharap terlalu banyak. Ia memilih mengurus dirinya sendiri sambil membiarkan urusan publik berjalan tanpa partisipasinya. Bagi demokrasi, keadaan ini jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Sebab kemarahan masih mengandung harapan. Orang marah karena masih percaya sesuatu dapat diperbaiki.

Lungkrah berbeda. Lungkrah adalah ketika harapan mulai ditinggalkan. Karena itu, tugas terbesar para pemimpin bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi atau memenangkan pertarungan politik. Tugas yang lebih penting adalah menjaga agar warga tidak kehilangan keyakinan bahwa suara mereka masih berarti. Demokrasi tidak mati hanya ketika kebebasan dibungkam. Demokrasi juga bisa melemah ketika rakyat menjadi lungkrah. Dan mungkin, itulah kecemasan terbesar kita hari ini.

Tapi apakah bangsa ini berada di era totalitarianisme….dimana semuanya lungkrah….?

Sejarah menunjukkan, perubahan besar tidak pernah lahir dari orang-orang yang yakin akan menang. Perubahan lahir dari mereka yang tetap bertindak meskipun belum melihat hasilnya. Dalam situasi yang serba menekan, tugas kita bukan menjaga optimisme. Tugas kita adalah menjaga agar tidak menjadi lungkrah. Sebab ketika harapan hilang, kekuasaan menang tanpa perlu bertarung.

Harapan masih ada dari minoritas kreatif tercerahkan….yang perlu dirajut untuk mentransformasikan lungkrah menjadi energi besar. Mahasiswa bergerak ke Bundaran Hotel Indonesia ada perlawanan terhadap lungkrah. Mereka memilih bundaran Hotel Indonesia bukan ke DPR karena mahasiswa tak lagi mempercayai DPR.

Mahasiswa berunjuk rasa menuntut penghentian pemborosan APBN, menurunkan harga BBM, menghentikan MBG dan Koperasi Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan…Ibu-ibu ikut membantu menyiapkan logistic. Benar kata mahasiswa mereka bukan penjahat di negeri ini, seperti penjarah uang rakyat di proyek MBG. Mahasiswa memperjuangkan suara rakyat, suara anggota DPR yang memilih diam mencari aman.