Ketika Tepuk Tangan Menutup Telinga

ADA percakapan yang selesai ketika kamera dimatikan. Ada pula yang justru berlanjut di kepala setelah tamu meninggalkan ruang tamu BacktoBDM. Percakapan saya dengan Ahmad Jilul Qur’ani Farid termasuk yang kedua. Jilul usianya masih muda. Tiga puluh tiga tahun. Ia lulusan Universitas Airlngga Surabaya. Ia baru pulang dari Flores saat saya mengundangnya ngobrol di Ruang Tamu BacktoBDM.

Jilul, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia. Ia juga menjabat Sekretaris Kabinet Bayangan. Anak muda ini datang membawa kegelisahan tentang keadaan demokrasi kita. Ia berbicara mengenai wakil rakyat yang makin jauh dari rakyatnya, keputusan politik yang lebih cepat melayani kepentingan elite, dan Presiden yang, menurut penilaiannya, terlalu banyak mendengar suara dari lingkaran dekat.

Setelah rekaman selesai, saya teringat satu kalimatnya: “Apa yang ada di bawah dengan yang di atas itu enggak connect.” Kalimat itu sederhana. Namun, semakin lama dipikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Keterputusan antara elite dan pemilih. Itu thesis saya mengenai situasi politik kita akhir-akhir ini. 

Kita memilih anggota DPR agar pengalaman hidup warga sampai ke ruang pembahasan undang-undang dan anggaran. Mereka seharusnya membawa cerita petani yang kesulitan memperoleh pupuk, orang tua yang mencemaskan biaya sekolah, atau pekerja yang penghasilannya habis sebelum akhir bulan. Di ruang itulah berbagai kepentingan ditimbang, lalu keputusan diambil atas nama publik.

Tetapi bagaimana jika suara warga berhenti di luar pagar? Bagaimana jika wakil rakyat lebih peka terhadap kehendak pimpinan partai dan kebutuhan kelompoknya sendiri? Pemilu tetap berlangsung. Gedung parlemen ramai. Rapat dan pemungutan suara tetap dilakukan. Namun, warga dapat merasa bahwa keputusan yang dihasilkan tidak pernah sungguh-sungguh berangkat dari kehidupan mereka.

Jilul menyebut keadaan itu sebagai kegagalan demokrasi perwakilan. Ia melihat kecepatan yang berbeda: urusan yang menyangkut kepentingan elite dapat segera bergerak, sementara tuntutan dari bawah berjalan lambat, bahkan tersendat. Saya kira di situlah salah satu sumber kekecewaan publik. Orang melihat negara mampu bertindak cepat. Karena itu, mereka bertanya mengapa kecepatan yang sama jarang mereka rasakan saat membutuhkan pertolongan. 

Dalam percakapan itu Jilul menceritakan kunjungannya ke sebuah desa. Seorang menteri datang. Tenda-tenda milik berbagai instansi berdiri. Secara kasatmata, negara hadir. Akan tetapi, warga masih bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Cerita itu mengingatkan saya bahwa kehadiran pemerintah tidak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang datang atau spanduk yang terpasang. Bagi warga, negara hadir ketika persoalan mereka ditangani dan ada kepastian tentang langkah berikutnya. 

Cara memperoleh Informasi
Lalu percakapan kami beralih kepada Presiden Prabowo Subianto. Menjelang dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober nanti, Jilul mengkhawatirkan cara Presiden menerima informasi dan menyampaikan pikirannya kepada publik. Menurut Jilul, ada jarak antara pembicaraan yang berkembang di masyarakat dan informasi yang sampai kepada Presiden. Ia menilai masukan yang dimaksudkan sebagai koreksi pun dapat dipandang sebagai ancaman. 

Saya tidak berada dalam ruang tempat Presiden menerima laporan. Saya tidak tahu siapa yang paling sering  berbicara kepadanya, atau nasihat siapa yang paling ia percayai. Namun, kegelisahan Jilul menunjuk pada persoalan yang selalu penting dalam kekuasaan: bagaimana seorang pemimpin mengetahui bahwa keputusan atau pandangannya keliru?

Jawabannya memerlukan lebih dari sekadar orang-orang pintar di sekelilingnya. Ia memerlukan orang yang berani menyampaikan kabar buruk, lembaga yang bebas menguji kebijakan, dan kebiasaan mendengar keberatan tanpa segera menganggapnya permusuhan. Seorang presiden memang harus memutuskan. Sebelum memutuskan, ia perlu mendapat gambaran yang cukup utuh tentang akibat keputusannya bagi orang lain.

Di sinilah saya kembali teringat pada tepuk tangan.
Jilul mempertanyakan mengapa ungkapan Presiden yang keras terhadap aktivis, wartawan, atau pakar justru disambut tawa dan tepuk tangan dalam sejumlah forum. Saya pun kerap bertanya-tanya ketika menyaksikan suasana serupa. Apakah hadirin menyetujui isi ucapan itu? Apakah mereka menganggapnya lucu? Atau mereka bertepuk tangan karena merasa itulah respons yang diharapkan dari orang-orang yang duduk dekat kekuasaan? 

Kita tidak bisa mengetahui alasan setiap orang di ruangan itu. Tepuk tangan dapat lahir dari dukungan yang tulus, rasa sungkan, ataupun keinginan menyesuaikan diri. Namun, bagi pemimpin, akibatnya bisa sama: ia menerima sambutan meriah tanpa mengetahui apakah ucapannya patut dipertahankan.

Tepuk tangan semestinya menjadi tanggapan. Jika diberikan untuk hampir setiap ucapan, ia berubah menjadi kebisingan. Pemimpin mendengar persetujuan, padahal mungkin ada orang yang keberatan tetapi memilih diam. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar kemungkinan ia berada dalam ruangan seperti itu. Kesetiaan mudah diperlihatkan di muka umum. Kejujuran sering membutuhkan keberanian yang lebih besar.

Jilul menyampaikan kritiknya dengan tajam. Ia ingin Presiden bersedia bertanya kepada pakar dan mengenali batas pengetahuannya sendiri. Saya menangkap inti pesannya pada satu hal: kemampuan mendengar adalah bagian dari kemampuan memimpin. Bahkan seorang presiden dengan kehendak yang kuat tetap membutuhkan orang lain untuk menunjukkan apa yang luput dari penglihatannya. 

Mendengar tentu tidak berarti mengikuti semua kritik. Di antara para pengkritik pun ada pendapat yang bertentangan, data yang belum lengkap, dan kepentingan yang berbeda. Justru karena itulah kekuasaan memerlukan proses yang terbuka: agar alasan sebuah kebijakan dapat diuji, keberatan dapat dijawab, dan kesalahan dapat diperbaiki sebelum terlalu banyak orang menanggung akibatnya.

Hal yang sama berlaku bagi DPR. Bila parlemen menjalankan pengawasan dengan sungguh-sungguh, Presiden mempunyai tempat untuk diuji tanpa perlu menganggap setiap kritik sebagai serangan pribadi. Bila anggota DPR mendengar warga dengan sungguh-sungguh, keluhan dari bawah tidak harus menunggu menjadi kemarahan di jalanan sebelum memperoleh perhatian.

Di balik kamera, saya memikirkan hubungan antara dua kegelisahan Jilul itu. Jarak antara rakyat dan wakilnya membuat suara publik melemah di parlemen. Lingkaran kekuasaan yang terlalu rapat dapat membuat suara yang tersisa semakin sulit mencapai Presiden. Ketika keduanya terjadi bersamaan, pemimpin mungkin merasa mendapat dukungan luas karena ruangan di sekelilingnya penuh tepuk tangan. Sementara itu, di luar ruangan, orang-orang sedang membicarakan persoalan yang sama sekali berbeda.

Saya tidak tahu apakah Jilul benar dalam seluruh penilaiannya. Wawancara adalah kesempatan mendengar dan menguji pandangan seorang tamu, bukan alasan untuk menganggap semua kesimpulannya sudah final. Namun, pertanyaannya patut kita simpan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo: siapa yang bisa mengatakan kebenaran yang tidak ingin didengar penguasa, dan apakah penguasa bersedia mendengarnya?

Kamera dapat menangkap wajah orang yang berbicara dan tangan orang yang bertepuk. Kamera lebih sulit menangkap suara mereka yang tidak pernah mendapat tempat di ruangan itu. Mungkin, setelah lampu studio padam, tugas kita justru dimulai dari sana: mencari tahu apa yang mereka katakan. 
Itulah jurnalisme akan menemukan maknanya…