Dari Jakarta, Mengubah WHO

BULAN lalu saya bersama sejumlah pengurus Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan di kawasan Kuningan. Suasana kantor terasa berbeda dibanding kantor pemerintah lainnya. Desain interiornya modern. Terang. Terasa santai untuk bekerja. Sangat berbeda dengan kantor pemerintahan lain.

Kami ngobrol dengan BGS- demikian saya menyapanya -- sambil ngopi di ruang terbuka dengan menteri yang bagi saya seorang high achiever. Jika ia punya tekad, ia akan mencoba menggapainya, termasuk ketika ia menjadi marathoners. Saat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri, BGS datang ke Kompas dan bertanya, “Korporasi mana yang menurut kalian paling baik dalam relasinya dengan wartawan.” Ketika korporasi itu disebut, BGS menempatkannya sebagai bench-marking untuk dicapai dan dilampauinya.

Pekan lalu, saya membaca link berita The Strait Times. Judulnya: Indonesia’s health minister Budi Sadikin hopes to be first South-east Asian chief at WHO. Berita itu ditulis Haris Baharudin dan Wahyudi Suryaatmadja. Inti dari berita adalah visi BGS- demikian saya memanggil—jika terpilih sebagai Direktur World Health Organization.

Ada satu kalimat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang membuat saya berhenti membaca. “The country should be given the chance to lead, to define and to decide what their health priorities are and WHO backing them up fully.” Negara harus diberikan kesempatan untuk memimpin, mendefinisikan, dan menentukan sendiri prioritas kesehatannya. WHO mendukung sepenuhnya.

Kalimat itu disampaikan BGS dalam wawancara dengan The Straits Times, 29 September 2026.

BGS sedang merancang  perjalanan baru. Ia menjadi satu-satunya orang Asia Tenggara di antara enam nama yang berpotensi menjadi Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jika terpilih, BGS  akan menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus yang telah memimpin WHO sejak 2017 dan akan mengakhiri periode keduanya pada Agustus 2027.

Asia Tenggara belum pernah menempatkan orangnya sebagai Direktur Jenderal WHO. Tetapi bagi saya, yang menarik bukan semata-mata apakah seorang Indonesia akhirnya akan memimpin lembaga kesehatan dunia. Yang lebih menarik adalah gagasan apa yang dibawa Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Mantan Direktur Utama Bank Mandiri. Dan ternyata gagasannya cukup sederhana: WHO jangan merasa paling tahu apa yang dibutuhkan setiap negara.

Jangan Melakukan Terlalu Banyak
Selama tiga bulan terakhir, BGS  mengaku telah berbicara dengan lebih dari 70 menteri kesehatan. Dari ASEAN. Afrika. Amerika Latin. Ia bertanya satu hal: apa yang harus berubah dari WHO? Jawaban yang diterimanya menarik.

WHO dianggap mencoba mengerjakan terlalu banyak hal. Keuangannya menghadapi masalah. Dan negara merasa perlu mempunyai suara lebih besar dalam menentukan prioritas kesehatannya sendiri. “WHO harus fokus pada mandat utamanya. Jangan melakukan terlalu banyak hal karena kalau Anda melakukan terlalu banyak hal, Anda tidak mencapai apa-apa,” kata BGS.

Semakin besar sebuah organisasi, semakin mudah ia merasa mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain. Pusat merasa lebih tahu daripada daerah. Geneva merasa lebih tahu daripada Jakarta. Jakarta merasa lebih tahu daripada Papua. Kementerian merasa lebih tahu daripada kabupaten. Birokrasi merasa lebih tahu daripada warga. Padahal kebutuhan setiap masyarakat berbeda. BGS memberikan contoh yang sederhana.

Singapura yang masyarakatnya semakin menua mungkin lebih membutuhkan perhatian terhadap demensia dan menopause. Negara lain masih berjuang melawan tuberkulosis atau Ebola. Tidak mungkin resep yang sama dipaksakan kepada semuanya. Masalah yang berbeda membutuhkan prioritas yang berbeda.

WHO Bukan Pemerintah Dunia
BGS tidak sedang mengusulkan WHO didesentralisasikan. Ia menawarkan perubahan cara berpikir. WHO tetap diperlukan untuk membangun standar ilmiah, menghasilkan norma kesehatan, dan mempertemukan negara-negara menghadapi persoalan kesehatan bersama. Tetapi negara harus mempunyai ruang lebih besar menentukan kebutuhannya. WHO mendukung. Bukan mendikte.

Saya kira gagasan itu menarik karena menyentuh pertanyaan yang lebih besar mengenai hubungan antara institusi besar dan mereka yang dilayaninya. Siapa yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat? Orang yang berada di pusat kekuasaan? Atau mereka yang hidup setiap hari dengan persoalan itu? Dalam ilmu pemerintahan kita mengenal prinsip subsidiaritas.

Sederhananya, keputusan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan orang yang terkena dampaknya. Tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mengambil alih hanya ketika persoalan memang tidak dapat diselesaikan secara efektif pada tingkat yang lebih rendah. Ada kerendahan hati yang terkandung dalam prinsip itu. Pusat harus berani mengatakan: kami tidak selalu paling tahu.

Ilmuwan atau Orang Politik?
Ada persoalan lain yang muncul dalam percakapan BGS dengan para menteri kesehatan. Sejumlah menteri khawatir WHO mulai bergeser dari tradisi menempatkan ilmuwan dan ahli teknis pada posisi penting. Sebagian jabatan justru dinilai diberikan kepada political appointees.

Kasus Saima Wazed menjadi salah satu sorotan. Putri mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina itu terpilih sebagai Direktur Regional WHO Asia Tenggara pada 2023. Pemilihannya memunculkan pertanyaan mengenai nepotisme dan kemudian mendorong WHO memperkuat transparansi proses pemilihan. Wazed mengundurkan diri pada September 2026 di tengah penyelidikan terpisah oleh WHO dan otoritas Bangladesh. Ia membantah tuduhan terhadap dirinya.

Sekali lagi kita menemukan persoalan yang terasa akrab. Seberapa jauh politik boleh masuk ke dalam institusi profesional?
Politik tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan. WHO terdiri atas negara-negara. Negara mempunyai kepentingan. Pemilihan pemimpin membutuhkan dukungan. Tetapi ketika pertimbangan politik mengalahkan kompetensi, institusi perlahan kehilangan otoritasnya. Ini tidak hanya berlaku untuk WHO. Berlaku untuk universitas. BUMN. Institusi tidak selalu runtuh karena serangan besar. Kadang-kadang ia melemah perlahan karena jabatan yang seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi semakin ditentukan oleh kedekatan.

Uang yang Semakin Sedikit
Ada persoalan lain. WHO sedang menghadapi tekanan pendanaan. Anggaran program dasarnya untuk 2026–2027 dipangkas dari rencana 5,3 miliar dollar AS menjadi 4,2 miliar dollar AS. Perang, ketegangan geopolitik, tekanan terhadap anggaran bantuan internasional, serta keluarnya Amerika Serikat dari WHO memperberat keadaan. “Masalah terbesar WHO dan banyak institusi PBB sekarang adalah kekurangan pendanaan,” kata BGS.

Di sinilah latar belakang BGS menjadi tidak biasa. Ia bukan dokter. Ia belajar fisika nuklir.
Kariernya justru panjang di dunia teknologi, perbankan, dan korporasi. Ia pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri sebelum masuk pemerintahan dan akhirnya menjadi Menteri Kesehatan. Menurut BGS, WHO tentu tetap membutuhkan ilmuwan yang kuat untuk menetapkan norma dan standar kesehatan. Tetapi organisasi yang menghadapi krisis pendanaan juga membutuhkan kemampuan menghubungkan persoalan kesehatan dengan pembiayaan.

Indonesia punya pengalaman menarik. Ketika menjadi Presidensi G20 pada 2022, Indonesia ikut mendorong lahirnya Pandemic Fund. Setahun kemudian Indonesia memperoleh hampir 4 miliar dollar AS dari Bank Dunia, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, dan Islamic Development Bank untuk memperkuat sistem kesehatan. BGS melihat WHO dapat memainkan peran sebagai jembatan. Negara mempunyai kebutuhan kesehatan.

Kementerian kesehatan menerjemahkannya menjadi program. Kementerian keuangan dan bank pembangunan membantu membiayainya. “Uangnya sebenarnya ada,” kata Budi, “tetapi tidak banyak menteri kesehatan memahami bagaimana mendapatkan uang tersebut.”

Suara Mereka yang Menerima
Namun, dari seluruh wawancara itu, ada satu kalimat lain yang menurut saya penting. BGS berbicara mengenai negara-negara Global South. Negara berkembang sering menjadi penerima bantuan kesehatan global. Tetapi ada paradoks. “The recipient of the money usually does not have as much of a voice as the donors of the money.”

Penerima uang biasanya tidak mempunyai suara sebesar pemberi uang. Kalimat itu sebenarnya melampaui persoalan kesehatan. Ia berbicara tentang kekuasaan. Siapa yang mempunyai uang biasanya mempunyai suara lebih besar. Siapa yang menerima bantuan sering diminta mengikuti agenda pemberi bantuan. Itulah sebabnya reformasi institusi global tidak cukup hanya dengan menambah uang. Pertanyaannya adalah: siapa yang menentukan untuk apa uang itu digunakan?

Negara berkembang bukan sekadar obyek kebijakan kesehatan global. Mereka harus menjadi subyek. Mereka mengetahui penyakit yang mereka hadapi. Mereka mengetahui kapasitas sistem kesehatannya. Dan mereka mengetahui apa yang paling dibutuhkan rakyatnya.

Tak Mengejar
Menariknya, BGS  mengaku tidak mengejar jabatan Direktur Jenderal WHO. Setelah World Economic Forum di Davos pada Januari, seorang pembantu dekat Presiden Prabowo Subianto mendatanginya dan menyampaikan kemungkinan tersebut. Jawabannya singkat: “Saya siap. Apa pun tugas yang diberikan kepada saya.”

BGS mengatakan dirinya sebenarnya  bahagia menjadi Menteri Kesehatan. Sebagai Menteri Kesehatan, ia dapat memengaruhi kehidupan sekitar 280 juta orang Indonesia. Tetapi orang-orang di sekelilingnya kemudian mengajaknya melihat persoalan dengan cara lain. Jangan melihat jabatannya. Jika memimpin WHO, ruang pengabdiannya bukan lagi 280 juta manusia. Tetapi delapan miliar. “Apa pun yang Anda lakukan, jika itu memberikan dampak terbesar bagi kemanusiaan, itulah yang seharusnya Anda lakukan,” katanya.

Saya menyukai kalimat itu.

Bukan karena BGS harus menjadi Direktur Jenderal WHO.

Prosesnya masih panjang. Dewan Eksekutif WHO baru akan memilih hingga tiga kandidat pada Januari 2027. Negara-negara anggota kemudian memilih Direktur Jenderal dalam World Health Assembly pada Mei. BGS sendiri mengakui pertarungan itu tidak sederhana.

Ia bahkan ditanya mengenai kemungkinan money politics dalam pencarian dukungan. Ia mengaku mendengar cerita semacam itu, tetapi tidak mempunyai bukti dan mengatakan tidak akan melakukannya. “Kalau seseorang menang karena hal-hal semacam itu, biarkan saja. Saya akan sangat sedih, tetapi biarkan saja.”

Saya tidak tahu apakah BGS akhirnya akan menjadi Direktur Jenderal WHO. Dan mungkin itu bukan pertanyaan terpenting bagi kita sekarang. Ada pertanyaan yang lebih menarik. Apakah gagasan yang kita tawarkan kepada dunia juga berani kita praktikkan di rumah sendiri?
.
Delapan puluh satu tahun setelah kemerdekaan, seorang Menteri Kesehatan Indonesia sedang mencoba membawa gagasan dari Jakarta ke Geneva. Semoga dunia mau mendengarnya. Tetapi sebelum itu, ada baiknya Jakarta juga mendengar gagasannya sendiri.

Jika BGS berhasil ini akan menambah panjang orang Indonesia yang bekerja di kancah internasional. Sebelumnya ada Sudjatmoko, Sri Mulyani Indrawati, Marie Elka Pangestu. Mereka adalah sosok berintegritas yang selalu bekerja berdasarkan bukti, data sebagau titik tolak pengambilan kebijakan.
Empat puluh enam tahun lalu, seorang Indonesia berangkat ke Tokyo untuk memimpin Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namanya Soedjatmoko. Kini, seorang Indonesia lainnya sedang mencoba menuju Geneva. BGS ingin menjadi Direktur Jenderal WHO. Soedjatmoko membawa gagasan pembangunan yang berpusat pada manusia dan kebebasan; BGSi membawa gagasan reformasi tata kelola kesehatan global. Soedjatmoko bahkan menerbitkan The Primacy of Freedom in Development ketika memimpin Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa. *