Atas Nama Efisiensi, Mengapa Harus Tiga Wakil Menkeu?

ADA kabar baru dari Istana: kini Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperoleh tambahan pendamping. Setelah dua wakil menteri baru dilantik, kini Menkeu memiliki tiga Wakil Menteri Keuangan. Kita bisa memahami betapa berat tugas-tugas Menteri Keuangan dalam memenuhi target-target pemerintah. Tapi mengapa harus tiga Wamen?
Kita mencoba beriktikad baik dan berusaha tetap optimistis. Teorinya, semakin banyak orang membantu, seharusnya semakin ringan pekerjaan. Tetapi ada satu pertanyaan kecil yang mengganggu: atas nama efisiensi, mengapa harus tiga?
Pertanyaan ini bukan untuk mempersoalkan kapasitas atau kompetensi para wakil menteri. Mereka tentu dipilih bukan tanpa alasan. Ada yang berpengalaman di Kementerian Keuangan, ada yang datang dengan segudang pengalaman di Bank Indonesia (BI). Kombinasi itu bahkan bisa menjadi kekuatan.
Tapi tunggu dulu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembagian tugas ketiga wakilnya masih dirumuskan. Kita tentu memahami bahwa organisasi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Tetapi di sinilah logika birokrasi kadang sulit dipahami. Orangnya dilantik lebih dahulu, pembagian pekerjaannya dirumuskan belakangan. Bukankah biasanya pekerjaanlah yang menentukan berapa orang yang diperlukan?
Mungkin ini model khas di birokrasi. Tambahkan dulu orangnya, kemudian dipikirkan bagaimana nanti membagi pekerjaannya. Tidak keliru kalau banyak orang yang bingung. Pemerintah selalu berbicara tentang efisiensi anggaran. Masyarakat diminta memahami pentingnya penghematan, penataan belanja, pengurangan pemborosan dan reformasi birokrasi. Kok ini justru pecah rekor, satu Menteri dengan tiga wakil.
Wajarlah bila masyarakat kemudian mempertanyakan penambahan posisi di pucuk Kementerian Keuangan itu. Kalau negara sedang berhemat, mengapa struktur pimpinan justru bertambah gemuk?
Pemerintah tentu mempunyai jawabannya. Bisa saja dikatakan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi jumlah pejabat, melainkan meningkatkan efektivitas kerja. Baiklah, tiga Wamen bisa diterima dengan catatan mereka mampu membuat pengelolaan APBN lebih cepat, penerimaan lebih kuat, subsidi lebih tepat sasaran dan reformasi Kemenkeu lebih efektif.

Tugas berat
Kita sangat memahami, Kementerian Keuangan bukan kantor biasa. Ia adalah dapur fiskal negara. Di sana APBN dirancang dan dijalankan, penerimaan negara dikumpulkan, belanja negara dikendalikan, subsidi dikelola, utang dan pembiayaan diatur, serta berbagai kebijakan ekonomi bertemu.
Karena itu, persoalannya bukan apakah Menteri Keuangan membutuhkan bantuan. Jelas membutuhkan. Persoalannya adalah apakah bantuan itu akan membuat keputusan lebih cepat, atau malah membuat meja pengambilan keputusan semakin panjang.
Bayangkan sebuah keputusan fiskal. Semula mungkin cukup melalui direktorat terkait, kemudian kepada Menteri. Kini, secara teoritis, bisa saja ada Wamen yang membidangi persoalan tersebut. Tetapi persoalannya mungkin juga menyentuh bidang Wamen lain. Karena menyangkut stabilitas ekonomi, Wamen ketiga ikut memberikan pandangan. Semua tentu ingin membantu.
Akhirnya semua berkumpul. Peserta rapat bertambah, pandangan pun berkembang lebih luas. Notulen bertambah. Dan, ini yang kita khawatirkan, pengambilan keputusan menjadi bertambah lama.
Inilah paradoks birokrasi: semakin banyak orang yang diberi tugas untuk mempercepat keputusan, semakin besar pula kemungkinan keputusan harus menunggu koordinasi.
Padahal di pihak lain, masyarakat dan dunia usaha tidak harus menunggu rapat selesai. Pasar keuangan juga tidak menunggu notulen ditandatangani. Harga minyak bergerak setiap saat. Rupiah bergerak setiap hari. Pasar obligasi tidak mengenal istilah “kami masih merumuskan pembagian tugas”.

Kejelasan komando
Karena itu, Kementerian Keuangan membutuhkan satu hal yang jauh lebih penting daripada banyaknya pejabat, yaitu kejelasan komando. Tiga Wamen tentu boleh memiliki tiga bidang tugas. Tetapi jangan sampai berkembang menjadi tiga pusat kekuasaan.
Jangan sampai muncul tiga matahari di satu langit fiskal. Menteri harus tetap menjadi pusat keputusan. Wamen membantu Menteri, bukan menjadi “Menteri” dalam wilayahnya masing-masing.
Ini penting karena kewenangan birokrasi tidak selalu berhenti pada apa yang  tertulis dalam surat keputusan. Kekuasaan juga tumbuh dari akses terhadap informasi, kedekatan dengan pengambil keputusan, jaringan birokrasi dan kemampuan memengaruhi kebijakan.
Karena itu, pembagian tugas harus sekaligus disertai pembagian batas. Tiga Wamen boleh memiliki tiga meja kerja, tetapi tidak boleh memiliki tiga hak veto. Satu persoalan sebaiknya memiliki satu penanggung jawab utama. Yang lain memberikan masukan. Dengan begitu, Menteri mendapatkan pilihan yang sudah disaring, bukan tiga jalur birokrasi yang harus ia damaikan setiap hari.
Menteri Keuangan jangan sampai berubah fungsi menjadi wasit bagi para wakilnya sendiri. Menteri seharusnya mengambil keputusan strategis, bukan setiap saat bertanya: “Yang ini ikut Wamen siapa?”

Apakah efektif?
Semua sudah diputuskan Presiden. Kini masyarakat menunggu dan melihat, apakah kinerja Kemenkeu meningkat dengan tiga Wamen? Apakah APBN 2026 selesai dengan baik? Apakah penerimaan negara membaik? Apakah subsidi semakin tepat sasaran? Apakah keputusan fiskal menjadi lebih cepat? Apakah koordinasi dengan Bank Indonesia semakin kuat?
Dan yang paling sederhana: apakah setelah memiliki tiga Wamen, Menteri Keuangan justru menjadi lebih ringan atau malah lebih sibuk mengkordinasikan ketiganya? 
Di situlah ukuran efisiensi sebenarnya. Sebab efisiensi bukan sekadar berapa rupiah yang dihemat dari anggaran. Efisiensi juga berarti berapa banyak waktu yang dapat dihemat dalam mengambil keputusan, berapa pendek rantai birokrasi yang dapat dipangkas, dan seberapa jelas siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah kebijakan tidak berjalan semestinya.
Kalau tiga Wamen mampu melakukan semua itu, masyarakat tentu akan melihat manfaatnya. Tetapi kalau tiga Wamen hanya membuat rapat semakin ramai, koordinasi semakin panjang dan kewenangan semakin berlapis, maka pertanyaan awal tadi akan kembali muncul.
Atas nama efisiensi, mengapa harus tiga? Semoga saja nanti kita memperoleh jawaban yang memuaskan, tiga Wamen di Kementrian Keuangan itu memang dibutuhkan. Jangan sampai justru sebaliknya, seperti kekhawatiran kita, yang bertambah bukan kecepatan kerja melainkan hanya jumlah kursi di meja rapat.(bc)